Beberapa negara anggota NATO kini mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk membeli jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat. Perubahan ini dipicu oleh ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menimbulkan keraguan tentang komitmen AS terhadap aliansi NATO dan hubungannya dengan sekutu-sekutunya. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney telah meminta Menteri Pertahanan Bill Blair untuk meninjau kembali kontrak senilai C$19 miliar untuk 88 jet F-35 dari Lockheed Martin.
Meskipun kontrak tersebut masih berlaku dan dana telah dialokasikan untuk 16 jet pertama, pemerintah Kanada sedang mengeksplorasi alternatif lain, meskipun opsi tersebut mungkin lebih kompleks dan mahal. Portugal juga mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk mengganti armada F-16 dengan F-35, dengan alasan posisi AS yang tidak menentu terhadap NATO dan sekutu-sekutunya. Di Denmark, mantan komandan Angkatan Bersenjata, Per Ludvigsen, menyarankan agar negara tersebut tidak terlalu bergantung secara militer pada AS.
Sembilan tahun setelah menandatangani kesepakatan untuk membeli 27 jet F-35, Ludvigsen memperingatkan bahwa ketergantungan semacam itu dapat menyebabkan risiko, seperti potensi gangguan pasokan komponen penting oleh AS. Situasi ini membuka peluang bagi produsen pertahanan Eropa. CEO Dassault Aviation, Eric Trappier, menyatakan bahwa perusahaannya siap menawarkan jet Rafale kepada negara-negara yang mempertimbangkan kembali pembelian F-35. Namun, kapasitas produksi jet tempur Eropa saat ini masih terbatas dibandingkan dengan permintaan yang ada.
Meskipun ada keraguan, beberapa negara tetap berkomitmen pada program F-35. Belanda, misalnya, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mengubah kerja sama yang baik dengan AS dalam program F-35. Secara keseluruhan, perubahan dinamika geopolitik dan ketidakpastian dalam kebijakan AS mendorong beberapa sekutu NATO untuk mengevaluasi kembali ketergantungan mereka pada teknologi pertahanan AS dan mempertimbangkan alternatif lain demi kemandirian dan keamanan nasional mereka.