Pergerakan drone militer China di dekat wilayah strategis, dan respons militer Jepang lewat scramble jet tempur, menunjukkan bahwa konflik udara jauh dari sekadar ancaman diplomatik — bisa menyulut krisis militer. Situasi ini relevan bukan hanya bagi Jepang dan Taiwan, tapi juga negara lain di Asia dan dunia internasional, karena setiap langkah militer di area “first island chain” dapat memengaruhi hubungan global dan stabilitas kawasan.
Keputusan Jepang untuk mengerahkan pesawat tempur setelah sebuah pesawat nirawak pengintai ketinggian tinggi Tiongkok yang diduga melintas di antara Pulau Yonaguni dan Taiwan bertepatan dengan rencana untuk menempatkan unit rudal permukaan-ke-udara jarak menengah baru di pulau yang sama, yang mempertajam profil militer salah satu titik paling sensitif di sepanjang gugus pulau pertama.
Menurut Kementerian Pertahanan Jepang dan Kantor Staf Gabungannya, pesawat nirawak tersebut, yang diyakini berasal dari Tiongkok, terbang dari Laut Tiongkok Timur melalui koridor sempit yang memisahkan Yonaguni dari Taiwan, yang memicu respons langsung dari sektor Pertahanan Udara Barat Daya Pasukan Bela Diri Udara Jepang (JASDF).
Dengan latar belakang meningkatnya ketegangan menyusul pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi baru-baru ini tentang Taiwan dan semakin seringnya aktivitas udara dan laut Tiongkok di sekitar pulau-pulau barat daya Jepang, insiden tersebut menggarisbawahi betapa cepatnya wilayah Ryukyu dapat ditarik ke dalam kontingensi Taiwan.
Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan dan Pengakuan Angkatan Darat Jepang, Tokyo secara bersamaan bergerak maju dengan pengerahan sistem pertahanan udara jarak menengah Type 03 Chu-SAM di Yonaguni, menjadikan pulau terpencil ini sebagai simpul terdepan arsitektur pertahanan udara dan rudal berlapis Jepang.